BBWS Sumatera II Bantah Tegas Isu Kontraktualisasi P3TGAI di Serdang Bedagai: “Program Ini Murni Swakelola dan Diawasi Ketat”
Jeritan Pematangsiantar– Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan secara resmi meluruskan isu miring yang beredar terkait pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di Desa Sukajadi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Menanggapi tudingan bahwa program tersebut dialihkan kepada pihak ketiga atau dikontraktualkan, BBWS menegaskan bahwa P3TGAI berjalan secara transparan, sesuai aturan, dan berbasis prinsip swakelola oleh petani.
Bantahan ini disampaikan langsung oleh Kepala Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (OP SDA) BBWS Sumatera II, Indra Kurnia. Dalam penjelasannya yang detail dan terbuka, Indra menyatakan bahwa isu yang berkembang tidak hanya tidak akurat, tetapi juga berpotensi merusak semangat gotong royong yang menjadi fondasi utama program padat karya ini.
Swakelola: Jiwa dan Prinsip yang Tak Tergantikan
Indra Kurnia dengan tegas membantah keras isu kontraktualisasi. “Sangat tidak benar jika disebut pekerjaan ini dialihkan ke pihak ketiga. P3TGAI, oleh aturannya, wajib dilaksanakan dengan pola swakelola. Ini bukan pilihan, melainkan sebuah keharusan,” ujarnya di Medan, Jumat (5/9).
Baca Juga: Pemerintah Langkat Diduga Kurang Tetapkan Penerimaan BPHTB Rp36 Juta
Prinsip swakelola, lanjut Indra, menempatkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagai aktor utama dan penerima manfaat langsung. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan di lapangan, hingga proses pelaporan, semua berada di tangan kelompok tani. “Ini adalah program pemberdayaan. Tujuannya bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun kapasitas petani dalam mengelola sumber daya air dan dana publik secara mandiri, transparan, dan bertanggung jawab,” jelasnya.
Sistem Pengawasan Berjenjang: Dari Laporan Harian hingga Turun Langsung ke Sawah
Untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan bebas dari penyimpangan, BBWS Sumatera II menerapkan sistem pengawasan yang ketat dan berjenjang. Indra memaparkan bahwa setiap progres pekerjaan wajib didokumentasikan dan dilaporkan setiap hari.
Yang lebih penting, pengawasan tidak hanya dilakukan dari belakang meja. “Kami tidak hanya menerima laporan di atas kertas. Petugas Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Koordinator Balai Masyarakat (KBM) turun langsung ke lapangan,” tegas Indra. Tugas mereka adalah memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok tani sesuai dengan desain teknis yang telah disusun dan benar-benar menjawab kebutuhan di sawah.
“Jika ada kendala, baik teknis maupun nonteknis, kami langsung berkomunikasi dengan kelompok tani untuk mencari solusi yang cepat dan tepat. Pintu kami selalu terbuka untuk koordinasi,” tambahnya.
Isu Miring Dinilai Melemahkan Semangat Gotong Royong
Indra mengaku sangat menyayangkan beredarnya isu yang menyebut program ini tidak diawasi dan dikontraktualkan. Menurutnya, tudingan semacam itu justru bersifat kontra-produktif. “Isu yang tidak berdasarkan fakta ini berpotensi menyesatkan masyarakat dan, yang paling disayangkan, dapat melemahkan semangat gotong royong yang menjadi roh utama P3TGAI,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas justru menjadi prinsip yang terus mereka dorong. Dengan pola swakelola, setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan langsung oleh petani untuk kepentingan mereka sendiri.
Ajakan Terbuka untuk Pengawasan Bersama
Melalui pernyataannya, Indra Kurnia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, terutama para petani di Serdang Bedagai, untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. BBWS Sumatera II membuka pintu lebar-lebar untuk pengawasan publik.
“Kami menerima masukan dari semua pihak, baik dari media, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun masyarakat umum. Namun, semua harus berdasarkan data dan fakta di lapangan, bukan sekadar asumsi atau dugaan,” ajaknya.
P3TGAI Lebih dari Sekadar Fisik, Tapi Investasi untuk Kemandirian
Indra menekankan bahwa keberhasilan P3TGAI tidak diukur hanya dari meter kubik beton yang dituang atau meter panjang saluran yang dibangun. Nilai yang lebih besar terletak pada proses pemberdayaan tersebut.
“Inilah yang membedakan P3TGAI dari proyek kontraktual biasa. Di sini, ada unsur pemberdayaan, pendidikan, dan pengalaman mengelola yang tak ternilai harganya. Petami tidak hanya dapat saluran irigasi yang baik, tetapi juga pengalaman mengelola proyek secara mandiri,” paparnya.
Melalui klarifikasi ini, BBWS Sumatera II kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan amanah dalam menjalankan program P3TGAI. Program ini diharapkan mampu menjadi katalis untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah, dan pada ujungnya, mendongkrak kesejahteraan para petani di Sumatera Utara.
“Ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan benar, transparan, dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Itu komitmen kami,” pungkas Indra menutup pernyataan.
