Pematang siantar – Buruh Pabrik Kelapa Pagi itu, langit di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, tampak mendung. Namun suasana di depan sebuah pabrik kelapa sawit justru memanas.
Ratusan buruh berkumpul sejak pukul 07.00 WIB, membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan.
Baca juga : Semangat! Kasat Lantas Beri Pembekalan kepada PKS Junior untuk Wujudkan
Mereka menyuarakan satu hal yang selama ini mereka rasa diabaikan: hak atas upah lembur.
“Kami bekerja melebihi jam kerja normal, tapi tidak pernah dihitung lembur,” teriak salah satu buruh lewat pengeras suara.
Aksi ini merupakan puncak dari kekecewaan yang sudah lama terpendam di kalangan buruh pabrik.
Para pekerja mengaku sering dipaksa bekerja hingga malam, bahkan di hari libur nasional, tanpa tambahan upah.
Beberapa dari mereka juga menyebutkan tidak pernah menerima slip gaji yang transparan.
“Upah kami sering Tidak ada rincian. Kami hanya diam karena takut kehilangan pekerjaan,” kata seorang buruh wanita.
Dalam orasinya, koordinator aksi menegaskan bahwa para pekerja hanya menuntut keadilan, bukan melakukan makar.
Mereka ingin hak-haknya yang dilindungi undang-undang ketenagakerjaan dipenuhi.
Aksi tersebut diwarnai dengan pembakaran ban dan orasi yang terus bergema sepanjang pagi.
Sejumlah aparat kepolisian terlihat berjaga untuk mengamankan jalannya aksi, namun situasi tetap kondusif.
Sementara itu, pihak manajemen pabrik belum muncul ke hadapan massa hingga siang hari.
Hal itu membuat buruh semakin geram dan menuntut agar pimpinan pabrik segera menemui mereka.
“Kalau tidak mau dialog, kami akan terus mogok kerja,” ancam koordinator buruh melalui megafon.
Para buruh juga mengadukan bahwa tidak ada serikat pekerja yang aktif di dalam pabrik, sehingga suara mereka sulit tersalurkan.
Beberapa ini bahkan mengaku mendapat intimidasi ketika mencoba membentuk forum buruh internal.
Ironisnya, pabrik kelapa sawit tempat mereka bekerja merupakan salah satu yang terbesar di kawasan Simalungun.
Dengan kapasitas produksi harian yang tinggi, seharusnya perusahaan mampu membayar hak buruh dengan layak.
Namun kenyataan di lapangan berkata lain.
