Pematangsiantar – Leony Kritik Anggaran kembali menjadi sorotan publik setelah dia membedah laporan keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Tahun Anggaran 2024.
Unggahan Leony di Instagram Story menyoroti sejumlah pos anggaran yang menurutnya “tidak masuk akal” atau terlalu fantastis jika dibandingkan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Tangsel.
Baca Juga : Danpuspom TNI soal Prajurit Pukul Ojol Mungkin karena Emosi
Data berasal dari laporan keuangan resmi Pemkot Tangsel tahun 2024, yang terdiri dari 520 halaman.
Leony menggunakan perbandingan ini untuk menggambarkan ketidakadilan alokasi anggaran.
Kritik ini membangkitkan pertanyaan publik: apakah prioritas Pemkot Tangsel dalam penggunaan dana APBD sudah sesuai dengan kepentingan masyarakat? Apakah masyarakat memperoleh manfaat yang sepadan?
Leony juga menyindir bahwa anggaran untuk souvenir meningkat cukup tajam dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2023, anggaran souvenir di Tangsel sebesar sekitar Rp 13,48 miliar, dan tahun 2024 naik menjadi Rp 20,48 miliar.
Dia juga menyinggung pos ATK yang mencapai Rp 38 miliar, termasuk kertas dan cover yang mencapai Rp 6 miliar
Selain itu, pos untuk “penambah daya tahan tubuh dan pakaian dinas” juga disebut, yang menurut Leony makin memperlihatkan bahwa banyak pos pengeluaran
Warganet menanggapinya dengan reaksi beragam: banyak yang mendukung kritik Leony dan menuntut transparansi
Pemkot Tangsel melalui wali kota Benyamin Davnie menyebut akan meminta penjelasan teknis dari dinas‑dinas terkait tentang penggunaan
Hal ini penting agar masyarakat mengetahui dasar perhitungan, mekanisme dan justifikasi anggaran besar tersebut
Kritik Leony juga membuka diskusi lebih luas tentang bagaimana prioritas dalam APBD ditetapkan
Ada juga pertanyaan tentang efisiensi: apakah penggunaan anggaran seperti konsumsi rapat dan souvenir dapat lebih efisien
Selain efisiensi, ada aspek akuntabilitas: apakah dokumen laporan, realisasi, kwitansi, dan pertanggungjawaban anggaran telah dipublikasikan dengan jelas dan lengkap
Leony juga menekankan bahwa sebagai warga Tangsel yang membayar pajak, dia merasa punya hak untuk tahu ke mana uang pajak tersebut digunakan Kritik seperti ini pun mendorong
