Pematangsiantar – PT GAG Nikel resmi kembali beroperasi di kawasan Gag Island, Raja Ampat, Papua Barat Daya, setelah sempat terhenti selama beberapa waktu.
Kembalinya operasi perusahaan tambang nikel tersebut menuai reaksi beragam dari masyarakat dan pemerhati lingkungan.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akhirnya angkat bicara terkait isu ini.
Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya Bakar, menyampaikan bahwa aktivitas PT GAG Nikel telah melalui sejumlah evaluasi lingkungan.
Menurutnya, perusahaan hanya diizinkan beroperasi kembali setelah memenuhi syarat-syarat AMDAL yang ketat.
PT GAG Nikel merupakan anak perusahaan dari PT Antam Tbk, yang mengelola cadangan nikel di Pulau Gag.
Baca Juga : Jay Idzes Jadi Tumbal Kebijakan Rotasi Berani Patrick Kluivert
Lokasi operasinya berada di kawasan yang sangat sensitif secara ekologis karena dekat dengan kawasan konservasi Raja Ampat.
Inilah yang menjadi alasan utama penolakan dari sebagian aktivis lingkungan dan warga lokal.
Mereka khawatir eksploitasi tambang akan merusak ekosistem laut dan darat di sekitar wilayah tersebut.
Namun pihak perusahaan mengklaim bahwa semua kegiatan dilakukan dengan prinsip tambang berkelanjutan.
Menteri Siti Nurbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengabaikan aspek lingkungan dalam setiap izin operasi tambang.
Ia menyebutkan bahwa izin yang dikeluarkan sudah serangkaian evaluasi teknis, sosial, dan ekologis.
“Kami tidak akan membiarkan aktivitas industri merusak kekayaan alam Papua, termasuk Raja Ampat,” katanya.
KLHK bahkan menurunkan tim pengawasan independen untuk mengawasi langsung proses operasional.
Proses ini disebut berlangsung sejak awal 2024 dan dilakukan secara bertahap.
Sementara itu, PT GAG Nikel menyambut baik kembalinya izin operasi mereka.
Perusahaan mengklaim telah mengadopsi pendekatan teknologi ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak.
Mereka juga menggandeng sejumlah lembaga riset untuk melakukan pemantauan lingkungan secara berkala.
Dalam keterangannya, pihak PT GAG menyatakan siap bekerja sama dengan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya.
Termasuk penyediaan lapangan kerja dan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.
Namun, sejumlah LSM seperti WALHI dan Greenpeace Indonesia tetap menyuarakan penolakan.
