Pematansiantar – Revisi UU BUMN Menteri Pemerintah tengah menggodok revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Revisi ini disebut akan membawa perubahan besar dalam tata kelola perusahaan pelat merah.
Salah satu poin penting adalah penguatan konsep holding investasi Danantara.
Danantara diproyeksikan menjadi induk yang mengendalikan berbagai lini investasi BUMN
Menteri Hukum menjadi salah satu pihak yang ikut membidani revisi tersebut.
Baca Juga : Anggota Komisi I DPR Minta Angga Raka Mundur dari Wamen Komdigi
Peran kementeriannya adalah memastikan aspek legalitas dan kepastian hukum.
Banyak kalangan menilai penguatan ini bisa membawa efisiensi besar.
Hubungan antara Kementerian BUMN, Danantara, dan anak usaha lebih jelas.
Hal ini penting mengingat investasi BUMN melibatkan dana negara sangat besar.
Dengan adanya holding, keputusan investasi bisa lebih cepat dan strategis.
Menteri Hukum menyebut bahwa revisi UU akan menjadi pondasi kokoh.
Ia menekankan kepastian hukum adalah syarat mutlak dalam bisnis.
Tanpa kepastian, investor cenderung ragu menanamkan modal.
Dengan payung hukum baru, Danantara bisa lebih leluasa berekspansi.Kekuatan Danantara bisa menjadikannya pemain global di sektor investasi.
Beberapa analis menyebut revisi UU ini sebagai langkah berani.
Danantara akan berperan sebagai jembatan bagi investor global.
BUMN bisa lebih mudah menarik mitra strategis dari luar negeri.
