Pematangsiantar – Saleh PAN Telusuri Isu bantuan negara ke pondok pesantren kembali jadi perbincangan. Kali ini, yang jadi sorotan adalah Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, yang disebut-sebut menerima aliran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Di tengah derasnya opini publik, anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, angkat suara. Ia menegaskan agar publik dan aparat penegak hukum berhati-hati dalam menyikapi bantuan tersebut.
“Jangan sampai ada kesan bahwa pesantren salah hanya karena mereka menerima bantuan APBN. Kita harus lihat konteks, mekanisme, dan tujuannya,” ujar Saleh dalam pernyataan resminya.
Baca Juga : Prof JJ Kembangkan 3 RS Unhas demi Tingkatkan Layanan Kesehatan Masyarakat
💼 Konteks: Bantuan Negara untuk Pendidikan Keagamaan
Ponpes Al Khoziny disebut sebagai salah satu lembaga pendidikan yang mendapat bantuan dana melalui program-program kementerian. Namun belakangan, bantuan itu justru menjadi bahan gunjingan, bahkan dikaitkan dengan dugaan penyimpangan anggaran.
Padahal menurut Saleh, pemberian dana APBN ke pesantren adalah hal yang sah dan sesuai konstitusi, asalkan disalurkan melalui mekanisme resmi.
“Kalau prosedurnya benar, laporan penggunaannya jelas, dan manfaatnya nyata — kenapa harus dicurigai?” tegasnya.
🔍 Saleh: Jangan Ada “Trial by Opinion”
Yang dikhawatirkan Saleh adalah pengadilan opini publik yang muncul sebelum ada kejelasan hukum. Dalam kasus Ponpes Al Khoziny, banyak informasi simpang siur beredar di media sosial, termasuk narasi politis yang bisa menyudutkan lembaga keagamaan.
“Kita harus objektif. Jangan sampai hanya karena ini pondok pesantren, lantas langsung diasumsikan bersalah. Semua pihak berhak atas praduga tak bersalah.”
Ia juga menekankan bahwa banyak pesantren di Indonesia bertahan hidup dan berkembang justru karena bantuan pemerintah, baik pusat maupun daerah.
🧠 Penting: Transparansi dan Audit Itu Wajar
Meski Saleh membela hak pesantren menerima bantuan, ia juga mendukung adanya audit dan pengawasan. Menurutnya, yang penting adalah terbukanya laporan penggunaan dana, serta adanya sistem evaluasi berkelanjutan.
“Yang kita jaga itu dua sisi: keadilan untuk lembaga penerima, dan akuntabilitas penggunaan uang negara,” katanya.
🔁 PAN Dorong Pemerintah Evaluasi Sistem Penyaluran Bantuan
Sebagai partai politik yang berbasis inklusif dan nasionalis-religius, PAN mendorong agar ke depan, sistem penyaluran bantuan ke pesantren lebih rapi, terbuka, dan mudah dipertanggungjawabkan. Bukan hanya agar aman secara hukum, tapi juga agar tidak jadi bahan politisasi.
“Jangan sampai bantuan ke lembaga pendidikan malah jadi senjata politik atau alat framing media. Yang dikorbankan nanti bukan hanya pesantrennya, tapi juga para santri.”
📚 Penutup: Pendidikan Pesantren Butuh Dukungan, Bukan Kecurigaan
Ponpes Al Khoziny mungkin hanya satu dari ratusan pesantren yang menerima dana bantuan. Namun polemik ini menyadarkan publik bahwa dukungan negara terhadap pendidikan agama perlu didampingi dengan komunikasi yang baik dan pengawasan yang adil.
