Pematangsiantar – Anggota Komisi Desakan agar Angga Raka mundur dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) semakin menguat di gedung DPR RI.
Salah satu desakan paling vokal datang dari anggota Komisi I DPR, yang membidangi urusan komunikasi, informatika, dan pertahanan.
Baca Juga : Mengaspal Driver Bajaj Online: Respons Warga Positif Kendaraan Unik
Anggota Komisi I dari Fraksi Nasional Demokrat, Dr. Luthfi Ramadhan, secara terbuka meminta agar Angga Raka mempertimbangkan untuk mengundurkan diri secara terhormat.
Menurut Luthfi, jabatan publik seperti Wamen Komdigi membutuhkan figur yang bukan hanya kompeten secara teknis, tetapi juga dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat dan parlemen.
“Kami tidak mempersoalkan latar belakangnya, tapi jabatan publik adalah soal kepercayaan. Jika kepercayaan itu hilang, lebih baik mundur,” ujarnya.
DPR menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas di tengah meningkatnya tantangan keamanan siber dan penyebaran hoaks digital.
Sementara itu, pihak Kementerian Komunikasi dan Digital belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan keras dari Komisi I tersebut.
Di sisi lain, Angga Raka sendiri belum memberikan pernyataan terbuka terkait desakan
Beberapa pihak menilai sikap diam Angga justru memperburuk persepsi publik dan menimbulkan berbagai spekulasi.
LSM pengawas kebijakan publik juga mulai angkat suara, mendukung langkah Komisi I yang dianggap berani menyuarakan evaluasi terhadap pejabat tinggi.
Menurut Dini, transparansi dalam pengangkatan pejabat digital harus menjadi perhatian serius karena menyangkut ekosistem informasi publik yang luas.
Angga Raka diketahui merupakan figur muda yang relatif baru di panggung pemerintahan, dan tidak berasal dari partai politik manapun.
Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa pengangkatannya lebih didasarkan pada kedekatan pribadi dengan elite tertentu, bukan karena proses seleksi terbuka
Dalam konteks politik, posisi Wamen memang kerap digunakan sebagai ruang kompromi bagi berbagai kepentingan non-partai.
Namun DPR menekankan bahwa siapa pun yang duduk di posisi strategis tetap harus bisa menjalankan fungsi koordinasi dan kepemimpinan.
ini Beberapa anggota DPR dari Fraksi Golkar dan PDIP
