Pematangsiantar – Program Padat Karya Pemerintah kembali menggulirkan Program Padat Karya Tunai (PKT) sebagai upaya strategis untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Melalui program ini, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp5,3 triliun yang akan segera dicairkan dalam waktu dekat.
Program ini dirancang untuk menciptakan lapangan kerja jangka pendek, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah di daerah.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi salah satu instansi utama yang mengelola pelaksanaan PKT
:quality(80)/https://kompas.id/wp-content/uploads/2020/06/fe7bf9f5-f354-44c3-abcc-22dcb068a53d_jpg.jpg)
Baca Juga : Pemerintah Mau Sulap 481 Ribu Ha Hutan Papua Jadi Kawasan Food Estate
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa program ini akan melibatkan lebih dari 215.000 pekerja dari berbagai wilayah Indonesia.
“Padat karya ini tidak hanya soal pekerjaan, tapi juga soal keadilan sosial. Warga kita perlu diberi kesempatan berdaya,” ujarnya dalam konferensi pers.
Program Padat Karya Tunai akan menyasar proyek-proyek infrastruktur ringan seperti pembersihan saluran, perbaikan jalan desa, irigasi kecil, dan sanitasi lingkungan.
Kegiatan tersebut dipilih karena tidak memerlukan keahlian teknis tinggi, sehingga bisa diikuti oleh warga setempat dari berbagai latar belakang.
Skema pembayaran dilakukan secara harian atau mingguan, langsung kepada pekerja melalui rekening bank masing-masing.
Langkah ini diambil agar dana segera sampai ke tangan masyarakat dan memutar ekonomi lokal secara cepat.
Dari total Rp5,3 triliun, sebagian besar anggaran akan disalurkan melalui balai-balai teknis kementerian di daerah.
Distribusi anggaran juga diawasi ketat oleh BPKP, KPK, dan Inspektorat Jenderal, guna menghindari penyalahgunaan dana.
Sebanyak 7.000 lokasi proyek telah dipetakan untuk menjadi sasaran pelaksanaan PKT tahun ini.
Program ini menjadi bentuk nyata dari komitmen pemerintah dalam mengurangi pengangguran terbuka di desa dan kawasan tertinggal.
Selain itu, PKT juga mendukung agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama poin mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
Di sejumlah daerah, program ini bahkan menjadi tumpuan utama masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi pasca pandemi.
Dampak positif PKT sudah terbukti dalam pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, yang mampu meningkatkan daya.
